SPP Temukan Dugaan “Perkeliruan” Pengelolaan Eks HGU Bunter Ciamis

0
154
SPP Temukan Dugaan “Perkeliruan” Pengelolaan Eks HGU di Bunter Ciamis

Reportasee.com – Serikat Petani Pasundan (SPP) menemukan dugaan adanya upaya pemindahan pengelolaan aset tanah Eks HGU di wilayah Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis oleh pemegang HGU.

Kordinator Politik dan Hukum SPP, Daniar Rachmanjani, SH., membenarkan, temuan dugaan perkeliruan tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan SPP di lapangan.

“Ketika HGU habis, (diduga) pemegang HGU melakukan pemindahan pengelolaan. Ini tentunya menyalahi aturan. Sebab, seharusnya pengelolaan tanah eks HGU dikembalikan ke negara,” katanya.

Fakta di lapangan, lanjut Daniar, pemegang HGU Bunterberusaha mengambil keuntungan dari kekayaan negara. Pemegang HGU ada kesan enggan membayarkan pajak kepada negara.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996, kata Daniar, peralihan hak tanpa proses lelang dan pendaftaran kepada kantor ATR/BPN dilarang.

“Dan proses (peralihan tanpa lelang dan pendaftaran) ini bertentangan dengan perundang-undangan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Daniar menyoroti soal penjarahan aset pemegang HGU di Desa Bunter, Sukadana, yang kemudian berujung pada kasus hukum.

Menurut Daniar, seharusnya kasus hukum ini tidak terjadi jika pemegang HGU Bunter melaksanakan aturan yang berlaku.

Karena berdasarkan Pasal 18 PP 40 Tahun 1996, pemegang HGU wajib membongkar aset atau bangunan di atas tanah yang hak kelolanya sudah dikembalikan ke Negara.

Kasus hukum yang kemudian menjerat masyarakat terjadi karena dipicu adanya informasi mengenai masa HGU yang sudah habis.

Masyarakat lapisan bawah, yang sekarang terkena imbas secara ekonomi akibat pandemi corona, tentunya memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Daniar berpendapat, kasus tindak kriminal yang diakibatkan oleh masalah sengketa, tanah tidak bisa dilihat hanya sebelah mata.

Karena masalah tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan ekonomi sosial. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan melalui ruang atau wadah yang lebih luas.

Di Kabupaten Ciamis, kata Daniar, ada tim terpadu penanganan masalah pertanahan tingkat kabupaten. Wadah ini sudah dilegitimasi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Ciamis.  

“Mari gunakan ruang yang lebih elegan untuk berdiskusi, berembug dan menyelesaikan masalah seperti ini. Jangan korbankan masyarakat kecil tanpa ada pertimbangan ekonomi sosial,” katanya.

Selain itu, Daniar juga meminta Kantor ATR/BPN melakukan inventarisasi serta penertiban terhadap pertanahan di Ciamis yang HGU-nya habis, termasuk eks HGU Bunter Sukadana Ciamis.

Inventarisasi dan penertiban masalah pertanahan tersebut ditujukan untuk meminimalisir terjadinya peluang-peluang tindak kriminal. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.