Soal Pengelolaan PBB, DPRD Kulon Progo Studi Banding ke BPKD Ciamis

Advertisement

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan studi banding ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Selasa (13/12/2022).

Kepala BPKD Ciamis, Asep Dedi Herdiana,didampingi Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD, Angga Gustiana Yusman, dan Kepala Bidang Penagihan, Ega Anggara Alkaustar, membenarkan hal itu.

Asep Dedi menjelaskan, kedatangan DPRD Kulon Progo tak lain dalam rangka studi banding mengenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB.

“Kami atas nama Pemda Ciamis, khususnya BPKD, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan DPRD Kulon Progo, dimana BPKD Ciamis dipilih sebagai locus study banding,” katanya.

Senada dengan itu, Angga mengatakan, terpilihnya BPKD Ciamis sebagai locus study banding DPRD Kulon Progo dikarenakan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Ciamis sudah digital atau online, baik itu pelayanan maupun pembayarannya.

Advertisement

“Pelayanan kepada masyarakat, pembayaran pajak, kita sudah menyediakannya secara online maupun offline. Untuk offline bisa datang ke kantor, dan untuk online bisa menggunakan aplikasi SiJago,” katanya.

Menurut Angga, terkait optimalisasi PBB P2, BPKD memulai dari perbaikan dan pemutakhiran data terlebih dahulu dan kemudian pendataan potensi wajib pajak (WP) dengan menilai ulang nilai bangunannya sesuai perintah dan arahan Bupati Ciamis.

“Target PAD dari sumber PBB di Ciamis setiap tahunnya mengalami kenaikan. Akan tetapi tanpa harus menaikan NJOP PBB-nya. Hal ini salah satu bentuk kebijakan insentif kepada masyarakat selaku wajib pajak oleh Bupati Ciamis,” terangnya.

Angga menjelaskan, untuk PBB-P2 pihaknya mencetak sebanyak Rp 1,3 juta lembar SPPT dengan target capaian sebesar Rp. 23,3 milyar. Adapun realisasinya, sebesar 22,6 milyar atau 97%.

Sedangkan untuk BPHTB, targetnya Rp 6,4 milyar dan sudah terealisasi sebesar Rp 6,6 milyar atau 104%.

“Dalam pengelolaan BPHTB, kita bekerjasama dengan BPN, ikatan notaris serta ikatan PPAT, sehingga setiap tahunnya kita bisa optimal dalam sektor PAD melalui BPHTB,” jelasnya.

Angga menambahkan, dalam memaksimalkan pengelolaan pajak daerah pihaknya mendapatkan dukungan sangat baik dari sistem/ aplikasi, server, jaringan serta tenaga ahli IT.

“Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan bertukar ilmu dengan DPRD Kulon Progo, mudah-mudahan dari masing pihak bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini,” pungkasnya.

Show More
Advertisement