Pemprov Jatim Terapkan Sistem Zonasi di PPDB 2019/2020

5
591
Pemprov Jatim Terapkan Sistem Zonasi di PPDB 2019/2020
Foto : Logo Pemprov Jatim

JATIM,- Pemprov Jatim Terapkan Sistem Zonasi di PPDB 2019/2020. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meluncurkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/ SMK Negeri. Peluncuran sistem PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 tersebut akan menjadi acuan PPDB tingkat SMA/ SMK Negeri se Jawa Timur.   

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur, Hudiyono, membenarkan peluncuran sistem PPDB tersebut. pihaknya mengaku sedang menyelesaikan penyusunan draft pentunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020 tingkat SMA/ SMK Negeri.

Hudiyono menegaskan, sistem PPDB yang akan diterapkan di Jawa Timur mengacu pada Permendikbud No 51 Tahun 2018. Permendikbud No 51 Tahun 2018 tersebut mengatur secara ketat mengenai zonasi.

Menurut Hudiyono, seperti dilansir dari tribunnews.com, pihaknya tidak ingin mengulang kembali kesalahan. Apalagi pihaknya pernah mendapatkan teguran karena keputusan sistem PPDB di Jawa Timur tidak mengacu Permendikbud.

Menurut dia, PPDB kali menggunakan ketentuan 90 persen zonasi dan 10 persen luar zonasi. Hanya saja, 90 pesen zonasi itu kemudian lebih diurai untuk mengakomodasi warga tidak mampu, nilai UN dan soal jarak.   

Di kuota 90 persen zonasi, kata Hudiyono, pihaknya akan menerapkan 50 persen berdasarkan pertimbangan dalam zona, jarak dan kecepatan mendaftar. Masih dalam yang sama, pihaknya memberikan kesempatan sebanyak 20 persen untuk siswa berprestasi berdasarkan nilai UN. Dan lima persen lainnya, diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari luar zonasi.

Menurut Hudiyono, berdasarkan konsultasi yang dilakukan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemprov Jawa Timur tetap menggunakan sistem zonasi. Hanya dalam hal ini, sistem zonasi jangan sampai menimbulkan underestimate serta berpacu dengan sekolah unggulan. Tapi sistem ini merupakan upaya untuk pemerataan mutu pendidikan.  

Lebih lanjut, Hudiyono menyebutkan, pola SKS diterapkan dalam sistem pendidikan dengan dasar zonasi. Dengan kata lain, pola ini memungkinkan siswa lulus di SMA/ SMK Negeri dalam waktu dua tahun.

Pihaknya berharap masyarakat menyikapi penerapan sistem zonasi dengan bijak. Apalagi, sistem zonasi menguntungkan bagi masyarakat setempat karena peluang diterima di sekolah negeri lebih besar.

Sistem Zonasi PPDB 2019/2020

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membenarkan, Pemprov Jawa Timur memutuskan untuk menggunakan sistem zonasi. Sistem yang diamanatkan berdasarkan Permendikbud 51 Tahun 2018.

Menurut Khofifah, kuota 90 persen dan 10 persen yang diatur dalam Permendikbud No 51 Tahun 2018 harus menjadi referensi. Hanya saja, daru kuota 90 persen ada penerapan pola untuk mengakomodasi siswa berprestasi pada UN. Pemprov Jatim Terapkan Sistem Zonasi di PPDB 2019/2020. ***

5 KOMENTAR

  1. pak dispendik jatim kok masih ngotot, permendikbud no 51 itu sudah baik biar menghilangkan image sekolah unggulan makanya di kasih 10 persen saja, Bapak kok masih ngotot mempertahankan sekolah unggulan dengan keputusan menambah menjadi 20 persen. Pikir atau tatap kedepan jangan mikir kepentingan sesaat.
    ingat tujuan didirikan sekolah itu disuatu tempat agar masyarakat sekitar sekolah bisa sekolah di situ gak jauh jauh dari rumah. tapi sekarang rumahnya di selatan sekolahnya di utara itu pemborosan.
    Kalau masyarakat sekitar bisa sekolah di lingkungannya pasti masyarakat akan merasa memiliki dan ikut menjaga sekolahannya karena terletak dilingkungannya.

  2. Tolong untuk badan pengawas pendidikan khususnya di jawa timur agar diawasi , karena bpk kadispendik jawa timur msh ngotot memutuskan untuk menambah 20% diambil dari siswa berprestasi. Tlg bpk pahami .bpk itu orang pintar ..jangan sampai bpk dianggap bodoh. Tujuan peraturan menteri pendidikan itu baik pak. Untuk menghilangkan status sekolah sekolah tertentu yg sudah menyandang sekolahan favorit. Dan demi terciptanya pendidikan yg merata dan berkeadilan sosial. Masak banyak sekali siswa yg rumahnya di surabaya timur harus sekolah di surabaya barat . tlg bapak pahami itu.
    Pemerintah dlm memutuskan suatu peraturan itu pasti ada hitung hitungannya dan baik untuk kedepannya.
    Bukan seperti bapak. Masih saja bersikukuh menguatkan predikat sekolah sekolah kawasan atau sekolah favorit.

    Semoga bapak pahami itu.
    Terimakasih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here