Daftar UMK di Jabar Tahun 2019

0
101
Daftar UMK di Jabar Tahun 2019
Foto : Ilustrasi

JABAR,- Daftar UMK di Jabar Tahun 2019. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal itu berdasarkan ketetapan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat Nomor 561/kep 1220-yanbangsos/2018.

Ketetapan itu dikeluarkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018. Umumnya kenaikan tersebut mencapai 8.03% dari upah minimum kota/kabupaten sebelumnya.

Kenaikan UMK tertinggi mencapai 10 persen ditempati oleh Kabupaten Pangandaran. Besaran upah minimum kabupaten/kota ditentukan berdasarkan hasil musyawarah serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha.

Untuk upah minimum kabupaten/kota tertinggi di Jabar ditempati Karawang yang mencapai Rp 4,23 juta. Adapun upah minimum kabupaten/ kota paling rendah di Jabar mencapai Rp 1.688.217 diduduki Kota Banjar.

Jika dibandingkan dengan propinsi lain di tanah air, seperti DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah, maka UMK Jawa Barat masih lebih besar.

Berikut ini Daftar UMK di Jabar Tahun 2019 ;

  • Kota Banjar Rp 1.688.217
  • Kabupaten Pangandaran Rp 1.714.673
  • Kabupaten Ciamis Rp 1.733.162
  • Kabupaten Kuningan Rp. 1.734.994
  • Kabupaten Majalengka  Rp 1.791.693
  • Kabupaten Garut Rp.1.807.285
  • Kabupaten Cirebon  Rp 2.024.160
  • Kota Cirebon Rp 2.045.422
  • Kabupaten Tasikmalaya Rp. 2.075.189
  • Kota Tasikmalaya Rp 2.086.529
  • Kabupaten Indramayu Rp 2.117.713
  • Kabupaten Cianjur Rp 2.336.004
  • Kabupaten Subang  Rp 2.732.899
  • Kabupaten Sukabumi Rp 2.791.016
  • Kota Sukabumi Rp 2.831.752
  • Kota Cimahi Rp 2.893.074
  • Kabupaten Sumedang  Rp. 2.893.074
  • Kabupaten Bandung mencapai Rp 2.893.074
  • Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 2.898.744
  • Kota Bandung Rp 3.339.580
  • Kabupaten Purwakarta Rp 3.722.299
  • Kabupaten Bogor  Rp 3.763.405
  • Kota Bogor Rp 3.842.785
  • Kota Depok Rp 3.872.551
  • Kabupaten Bekasi sebesar Rp 4.146.126
  • Kota Bekasi Rp 4.229.756
  • Kabupaten Karawang Rp 4.234.010

UMP-UMK Jawa Barat Tahun 2019

Dengan adanya penetapan UMP dan UMK di Jawa Barat, maka para pengusaha tidak bisa semena-mena dalam memberikan upah kepada para pegawainya. Melainkan harus berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Jika ada perusahaan melanggar ketetapan, misalkan dalam pembayaran gaji, maka pihak perusahaan dapat meminta pemerintah menangguhkan pembayaran gaji dengan alasan tertentu.

Sebab apabila pengusaha tetap memberikan gaji di bawah UMP, dapat diberikan sanksi berupa teguran ringan hingga pidana.

Demikianlah UMP-UMK di Jawa Barat tahun 2019 yang menjadi patokan bagi para pengusaha dalam memberikan gaji atau upah kepada para pegawainya. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here